JAKARTA - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPDTP) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak lagi secara tunai. Penyaluran bakal dilakukan langsung ke rekening masing-masing penerima bansos yang nantinya dibuatkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI).
"Jadi sekarang dengan ini akan semua transparan terbuka, tapi tadi juga kita sepakat tidak ada lagi nanti cash, jadi semua cashless transaction ya," jelas Luhut, Kamis (10/9/2026).
Penerapan transaksi nontunai ini ditujukan guna menekan praktik korupsi maupun penyogokan sewaktu bansos didistribusikan secara tunai.
"Jadi itu juga untuk mengurangi korupsi, jadi nanti kalau ada orang yang nyogok-nyogok ya duitnya nggak bisa lagi (korupsi) dia taruh ke bank karena harus ada underline-nya," ujarnya.
Penyaluran bansos masih menanti proses pendistribusian rekening yang dijadwalkan pada kuartal I 2027.
"Kalau pendistribusian (rekening) kita uji coba nanti pada kuartal I tahun depan," jelasnya.
Pembenahan data penerima bansos pun sedang berjalan dan ditargetkan rampung tahun ini, untuk selanjutnya diuji coba pendistribusiannya ke rekening. Langkah penataan data amat diperlukan lantaran masih banyak bansos yang disalurkan secara tidak tepat sasaran.
"Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib, karena selama ini banyak sekali tadi 50 persen itu off target (penerima bansos)," tegasnya.
Target Penyaluran Bansos
Guna meningkatkan akurasi data penerima bansos, pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Langkah tersebut ditempuh agar pemerintah memegang data yang akurat sebelum menyalurkan dana bantuan.
"Ya perbaikan desil bertahap, Profesor Arief dengan Ibu Rini sedang bekerja mengenai itu dan saya kira ya bertahap seperti katakan ini bukan sulap, Tapi kita sudah tahu arahnya kemana dan kita punya partner baru yaitu AI," kata Luhut.
Dirinya sekali lagi mengingatkan supaya bansos tidak disalahgunakan untuk judol, melainkan dimanfaatkan demi menopang taraf hidup yang layak. Oleh sebab itu, target penerima bansos mendatang diarahkan kepada ibu rumah tangga.
"Sekaligus main dan itu akan mengurangi korupsi lagi, tapi kita waspadai jangan sampai jadi judol, makanya uang-uang, dana nanti itu akan target pada ibu-ibu," terang Luhut.
Namun patut dicermati, kendati sudah terdaftar pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), hal itu tidak otomatis menjamin bakal menerima bansos.
Terdaftar DTSEN Tak Dijamin Dapat Bansos
Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan bahwa masyarakat yang sudah terdata di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak dijamin bakal memperoleh bantuan sosial (bansos).
DTSEN sendiri berkedudukan sebagai social registry atau basis data sosial ekonomi, bukan daftar pasti penerima bantuan (beneficiary registry).
"DTSEN ini isinya adalah registrasi ataupun database yang merupakan kumpulan semua daftar penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan KK yang kita jadikan satu di dalam satu data tunggal," jelas Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti dikutip dari Antara, Rabu (9/9/2026).
DTSEN merupakan database kumpulan seluruh daftar penduduk Indonesia yang telah mengantongi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
“DTSEN ini isinya adalah registrasi ataupun database yang merupakan kumpulan semua daftar penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan KK yang kita jadikan satu di dalam satu data tunggal,” jelas Amalia.
Pihak BPS sebatas mengolah dan menyediakan data sementara, sedangkan penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak menerima bansos sepenuhnya berada di wewenang kementerian terkait.
