JAKARTA - Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen-KP) Didit Herdiawan Ashaf mendorong pembenahan sampah di wilayah pesisir tidak sekadar selesai pada aksi pembersihan semata, melainkan dikembangkan menjadi bagian ekonomi sirkular yang sanggup menciptakan nilai tambah ekonomi bagi warga.
Didit menyampaikan bahwa penanganan sampah pesisir mesti disatukan ke dalam rantai pasok serta mengikutsertakan pelbagai pihak, mulai dari komunitas lokal, sektor industri, hingga jajaran pemerintah pusat dan daerah.
“Mulai dari sampah organik didorong masuk ke rantai daur ulang. Dan pemrosesannya ini pun bersama-sama,” ujar Didit dalam acara forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Jakarta, Senin.
Didit menerangkan bahwa formulasi tersebut krusial lantaran kendala sampah di area pesisir tak sanggup dituntaskan semata-mata lewat langkah pemerintah.
Masyarakat selaku pengguna kawasan, pelaku industri selaku penggerak ekonomi, dan pihak pemerintah wajib mengambil peran untuk menyusun sistem pengelolaan sampah yang berkesinambungan.
Didit mencontohkan inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lewat skema pembersihan sampah plastik di wilayah perairan atau Laut Sebasah. Pada kegiatan itu, kalangan nelayan diimbau untuk membawa kembali kantong sampah yang dibawa saat melaut sehingga tak mengotori laut.
“Kalau dia berangkat bawa tas plastik atau tas kresek empat, harus pulangnya bawa empat. Berangkatnya lima, pulangnya lima, tidak boleh dibuang di laut, inilah salah satu program kami untuk mengintervensi bahwa sampah plastik di laut itu bersih,” katanya.
Menurut Didit, langkah penanganan ini juga menjadi bagian dari agenda integrasi supaya area permukiman di sekeliling nelayan tidak menjadi kumuh.
Ia turut menambahkan, penanganan limbah tersebut selanjutnya wajib ditindaklanjuti dengan tahapan pemilahan serta pengolahan. Langkah ini krusial agar sampah tak sekadar dipindahkan dari wilayah perairan menuju lokasi pembuangan, melainkan dapat masuk ke dalam perputaran ekonomi.
Didit menggarisbawahi bahwa perancangan skema ini memerlukan kerja sama lintas sektor demi menjamin rantai pengumpulan hingga tahap pengolahan berjalan secara konsisten.
Penerapan ekonomi sirkular tersebut juga menjadi komponen dari metode KKP saat mendirikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Didit menegaskan, penataan wilayah nelayan tak cukup sekadar menyiapkan fasilitas fisik, melainkan wajib dibersamai aksi mitigasi, sosialisasi, serta edukasi bagi warga setempat.
Ia memaparkan bahwa pengembangan KNMP mesti dipadukan dengan bermacam aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial di wilayah pesisir. Dengan begitu, dampak positif pembangunan tidak semata-mata bersumber dari kenaikan hasil tangkapan perikanan.
“Bukan hanya semata dibangun fisik, namun membangun fisik juga dengan seluruh kegiatan yang ada kaitan peningkatan kesejahteraan dan sosial di daerah masing-masing,” katanya.
Lewat metode tersebut, pengelolaan sampah di area pesisir berpotensi berbalik dari aksi kebersihan biasa menjadi bagian integral dari ekosistem ekonomi warga pesisir.
Sampah yang sudah terkumpul serta dipilah bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku kegiatan daur ulang, sekaligus membuka kesempatan bagi keterlibatan warga dan pelaku usaha lokal.
