JAKARTA — Pemerintah mematok target pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga 2029 mendatang sebagai bentuk percepatan dalam mendongkrak tingkat kesejahteraan para nelayan yang tergolong kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengutarakan bahwa kelompok nelayan saat ini masuk dalam jajaran desil 1 dengan besaran Nilai Tukar Nelayan mencapai 103. Realitas tersebut mendorong pemerintah untuk mengakselerasi program peningkatan kesejahteraan bagi kelompok nelayan.
“Nelayan kami itu termasuk desil satu, nilai tukarnya 103. Jadi yang paling miskin itu nelayan,” kata Zulkifli usai rapat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Ia mengutarakan, penguatan sektor ekonomi nelayan punya kaitan erat terhadap tingkat penguasaan sumber daya kelautan oleh nelayan nasional. Nelayan yang berada dalam kondisi ekonomi rapuh berisiko kalah saing melawan nelayan dari luar negeri.
“Kalau nelayan kami lemah, akhirnya nelayan kami tidak bisa menguasai lautan. Nelayan kami dikuasai oleh nelayan-nelayan yang kuat, dari asing. Asing itu ya, dari Thailand, Vietnam, dari Tiongkok,” ujarnya.
Zulkifli menjelaskan bahwa sektor kelautan menyimpan potensi nilai ekonomi yang melimpah. Berdasarkan pemaparannya, hasil tangkapan ikan di Indonesia secara rerata memiliki nilai penjualan mendekati angka Rp200 triliun setiap tahunnya.
Pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor kelautan dialokasikan menjadi salah satu fokus utama. Langkah pemerintah dalam mendorong perbaikan kesejahteraan nelayan diwujudkan melalui penguatan fasilitasi serta penyediaan sarana pendukung, salah satunya lewat pembangunan kampung nelayan di 5.000 lokasi hingga akhir 2029.
Zulkifli menyebut problem utama nelayan tak melulu berkutat pada keahlian menangkap ikan, melainkan juga keterbatasan fasilitas penunjang usai ikan didaratkan. Hasil tangkapan ikan yang terlambat dipasarkan berisiko membusuk sehingga nelayan terpaksa mematok harga obral.
Maka dari itu, kawasan kampung nelayan akan dilengkapi deretan fasilitas seperti balai nelayan, akses dermaga kapal, perbengkelan, pabrik es, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
“Kalau dia melaut, dapat ikan, ikannya kalau tidak dijual, busuk. Akhirnya murah-murah tidak dijual. Maka sekarang dibangun kampung nelayan,” katanya.
Langkah pemerintah lainnya mencakup pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk memperluas jangkauan akses pasar bagi nelayan di seluruh penjuru Indonesia.
“Jadi meningkatkan kualitasnya, agar kemiskinan yang dalam nelayan bisa mengejar, dipercepat. Itu satu, kampung nelayan, 5.000,” ujar Zulkifli.
Tahapan Pembangunan
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerangkan bahwa pengerjaan proyek kampung nelayan sudah bergulir. Saat ini sebanyak 65 lokasi kampung telah rampung didirikan, sedangkan 35 titik lokasi lainnya tengah dituntaskan.
Demi merealisasikan target 5.000 lokasi hingga 2029, pengerjaan konstruksi diplot secara bertahap. Di tahun 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian 1.269 kampung nelayan, dilanjutkan 1.000 lokasi pada 2027, serta 1.000 lokasi pada 2028. Sisa target lokasi lainnya akan digenjot pada 2029.
Menurut Trenggono, alokasi kebutuhan pembiayaan pada tiap-tiap kampung nelayan beragam lantaran disesuaikan dengan karakteristik dan klasifikasi lokasi.
Kampung yang difungsikan sebagai hub membutuhkan kisaran dana sebesar Rp8 miliar hingga Rp11 miliar per lokasi, sedangkan tipe kampung penyangga membutuhkan dana sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per lokasi.
“Satu titik ada yang kalau dia hub mungkin sekitar antara Rp8 sampai 11 miliar, lalu kalau dia penyangga, kira-kira Rp3 sampai 5 miliar. Kira-kira begitu,” ujarnya.
Trenggono menambahkan, akumulasi alokasi dana keseluruhan bagi pembangunan 5.000 titik kampung nelayan masih dalam kalkulasi lebih mendalam. Meski demikian, perkiraan pagu anggaran pengerjaan pada 2026 diproyeksikan menembus kisaran Rp10 triliun.
