NARASIINDONESIA.ID — Kementerian Dalam Negeri menyerap Rp4,36 triliun atau 63,54 persen dari pagu Rp6,86 triliun per 14 September 2026. Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, kementerian itu mengusulkan tambahan anggaran Rp5,28 triliun untuk 2027, menaikkan total kebutuhan menjadi Rp10,93 triliun.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memaparkan capaian anggaran dan program strategis Kemendagri dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat soal Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran bersama Komisi II DPR RI. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Realisasi belanja kementerian per 14 September 2026 mencapai Rp4,36 triliun, setara 63,54 persen dari total pagu Rp6,86 triliun. Angka itu disampaikan bersamaan dengan usulan penambahan anggaran untuk tahun berikutnya.
Usulan Tambahan Anggaran 2027 Capai Rp5,28 Triliun
Berdasarkan pagu indikatif 2027 sebesar Rp5,64 triliun, Kemendagri mengajukan tambahan Rp5,28 triliun. Total kebutuhan anggaran yang diusulkan mencapai Rp10,93 triliun.
Dana itu dialokasikan untuk pengawalan program prioritas nasional, penguatan pemerintahan daerah, administrasi kependudukan, transformasi digital, kesehatan fiskal daerah, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dan desa.
Layanan Kependudukan Pengganti di Wilayah Terdampak Bencana
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalankan layanan jemput bola di daerah terdampak bencana, baik di Sumatera maupun Nusa Tenggara Timur. Penerbitan dokumen kependudukan pengganti di Sumatera mencapai lebih kurang 59 ribu layanan, sedangkan gempa di NTT tercatat 11.225 layanan.
"Penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak baik bencana Sumatera lebih kurang 59 ribu lebih layanan dilakukan, dan gempa di NTT kepada warga terdampak 11.225 layanan," ujar Tito.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito bersama jajaran melakukan koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan. Proses pemulihan ditargetkan berjalan sesuai rencana hingga 2028.
Kemendagri juga menyalurkan dukungan tanggap darurat dan memonitor penyaluran bantuan untuk penanganan bencana di NTT.
Inflasi Agustus 2026 Tetap dalam Rentang Target
Pengendalian inflasi dan pemantauan pertumbuhan ekonomi dijalankan secara rutin. Hingga Agustus 2026, inflasi tercatat berada dalam rentang target pemerintah, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen.
Kemendagri turut mendukung sejumlah program prioritas Presiden, mulai dari Program 3 Juta Rumah, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.
Realisasi Anggaran BNPP 69,41 Persen
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Tito melaporkan realisasi anggaran BNPP hingga 14 September 2026 sebesar Rp266,6 miliar. Capaian itu setara 69,41 persen dari pagu Rp384,1 miliar.
Anggaran tersebut mendukung pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan dan percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di tujuh Pos Lintas Batas Negara. Dana yang sama juga dipakai untuk penanganan pascabencana di daerah perbatasan serta pengelolaan dan penegasan batas wilayah negara.
