NARASIINDONESIA.ID — Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengalami defisit Rp 240,1 triliun hingga akhir Agustus 2026. Realisasi itu setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto, dengan pendapatan negara baru mencapai Rp 2.055 triliun atau 65,2 persen dari target.
Angka itu muncul karena belanja negara melampaui pendapatan yang berhasil dihimpun. Defisit sendiri terjadi ketika pendapatan negara lebih kecil dibanding total pengeluaran atau belanja negara.
Pendapatan Negara Tumbuh 25,4 Persen
Pendapatan negara sampai Agustus 2026 mencapai Rp 2.055 triliun. Capaian itu setara 65,2 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan 25,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Di sisi lain, belanja negara terealisasi Rp 2.295 triliun. Nilainya setara 58,7 persen target APBN atau tumbuh 17 persen yoy.
Keseimbangan Primer Masih Surplus
Meski secara total defisit, keseimbangan primer tercatat surplus Rp 154 triliun. Indikator ini menunjukkan pendapatan negara masih menutupi seluruh belanja, di luar pembayaran bunga utang.
Suahasil menyampaikan angka tersebut secara langsung dalam konferensi pers.
"Defisit APBN sampai Agustus tercatat sebesar Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB," ungkapnya.
Serah Terima Jabatan di Kemenkeu
Paparan APBN ini disampaikan tak lama setelah Suahasil Nazara menerima jabatan dari Purbaya Yudhi Sadewa. Serah terima berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Purbaya menyerahkan posisi Menteri Keuangan kepada Suahasil dalam acara resmi tersebut. Pergantian ini menandai estafet kepemimpinan di kementerian yang mengelola fiskal negara.
Defisit 0,93 Persen Masih di Bawah Batas
Realisasi defisit 0,93 persen terhadap PDB masih berada jauh di bawah ambang batas 3 persen yang ditetapkan undang-undang. Ruang fiskal pemerintah untuk sisa tahun masih relatif terjaga.
Pendapatan yang tumbuh 25,4 persen yoy menjadi modal penting. Tren positif itu perlu dijaga hingga akhir tahun agar target APBN tidak melebar.
Belanja negara yang baru terserap 58,7 persen menyisakan pekerjaan besar di empat bulan terakhir. Pemerintah perlu mempercepat penyerapan tanpa mengorbankan kualitas pengeluaran.
