JAKARTA - Banjir yang kembali melanda Jakarta menyoroti persoalan struktural yang selama ini kerap luput dari perhatian publik.
Meski curah hujan tinggi kerap menjadi kambing hitam, anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menekankan bahwa akar masalah sesungguhnya terletak pada tata ruang, drainase, dan pengelolaan lingkungan kota yang belum optimal.
Fenomena ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa upaya penanganan harus menyasar penyebab mendasar, bukan hanya gejala yang tampak di permukaan.
Menurut Kenneth, persoalan struktural seperti pendangkalan sungai, drainase yang tidak memadai, serta alih fungsi lahan yang tak terkendali masih menjadi tantangan utama.
Jika dibiarkan, dampak banjir tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga mengancam keselamatan, kesehatan, hingga perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, perhatian serius dari pemerintah provinsi menjadi mutlak diperlukan.
“Saya mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bergerak cepat, responsif, dan terkoordinasi dalam menangani dampak banjir. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama,” ujar Kenneth.
Pernyataan ini menegaskan bahwa penanganan banjir tidak cukup bersifat reaktif, melainkan harus proaktif dan berkelanjutan.
Penanganan Jangka Pendek yang Responsif
Dalam skala jangka pendek, Kenneth meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan seluruh perangkat daerah siap siaga di lapangan. Normalisasi saluran air, pembersihan drainase, serta penyedotan genangan di titik-titik rawan harus segera dilaksanakan. Hal ini penting agar dampak hujan ekstrem dapat diminimalisir, terutama di kawasan padat penduduk yang rentan terendam air.
Selain itu, penyediaan posko pengungsian yang layak menjadi bagian integral dari strategi penanganan banjir. Posko ini harus dilengkapi kebutuhan dasar seperti air bersih, obat-obatan, hingga perlengkapan bagi bayi dan lansia.
Menurut Kenneth, perhatian pada kebutuhan khusus kelompok rentan ini merupakan indikator kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi bencana yang berdampak sosial.
Langkah-langkah responsif semacam ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pemerintah provinsi dalam menangani banjir, sekaligus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.
Pentingnya Koordinasi Wilayah Hulu
Kenneth menekankan bahwa banjir di Jakarta tidak bisa dilepaskan dari kondisi wilayah hulu. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, Pemprov DKI, dan daerah penyangga menjadi sangat penting. Informasi mengenai cuaca, ketinggian air, dan langkah antisipasi harus disampaikan secara cepat dan transparan agar masyarakat dapat bersiap sejak dini.
“Koordinasi dengan wilayah hulu juga sangat penting. Informasi terkait cuaca dan ketinggian air harus terus diberikan agar masyarakat lebih waspada,” kata Kenneth.
Hal ini menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak cukup dilakukan di hilir kota, tetapi harus melibatkan seluruh rantai pengendalian air dari hulu hingga hilir.
Dengan koordinasi yang baik, upaya mitigasi banjir dapat berjalan lebih efektif, termasuk pengaturan aliran sungai, pemeliharaan waduk, dan sistem drainase terpadu yang mampu menahan volume air hujan tinggi.
Penanganan Komprehensif dan Berkelanjutan
Selain langkah-langkah jangka pendek, Kenneth mendorong pemerintah untuk merancang penanganan banjir secara komprehensif dan berkelanjutan.
Sistem drainase terpadu, revitalisasi sungai dan waduk, percepatan pemasangan sheet pile di bibir sungai, serta penguatan infrastruktur pengendalian banjir seperti polder dan pompa air menjadi prioritas utama.
Pembangunan fisik saja tidak cukup. Kenneth menekankan pentingnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah dan kesadaran lingkungan.
Upaya pengurangan sampah di saluran air, sungai, dan permukiman menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menekan risiko banjir yang berulang.
Penanganan yang berkelanjutan juga mencakup pemantauan berkala terhadap kualitas lingkungan dan keberlanjutan proyek infrastruktur, agar sistem pengendalian banjir tetap efektif meski curah hujan tinggi melanda secara berturut-turut.
Masyarakat sebagai Bagian dari Solusi
Kenneth menekankan bahwa keberhasilan penanganan banjir sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan mematuhi aturan tata ruang menjadi faktor penentu keberhasilan sistem pengendalian banjir.
Dengan kombinasi antara upaya pemerintah yang responsif, koordinasi lintas wilayah, pembangunan infrastruktur yang komprehensif, serta partisipasi aktif masyarakat, risiko banjir di Jakarta dapat ditekan.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu mengubah banjir dari ancaman rutin menjadi tantangan yang dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan.
Kenneth menegaskan bahwa keselamatan warga harus selalu menjadi prioritas. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek untuk mengatasi genangan, tetapi juga jangka panjang untuk memperbaiki tata ruang, drainase, dan kualitas lingkungan Jakarta secara menyeluruh.
