NARASIINDONESIA.ID — Departemen Luar Negeri AS menyetujui potensi penjualan 48 unit jet tempur siluman F-35 ke Arab Saudi senilai USD24,3 miliar. Kesepakatan ini akan menjadikan Arab Saudi negara Arab pertama yang mengoperasikan pesawat tersebut, sementara Israel saat ini satu-satunya operator F-35 di Timur Tengah. Tel Aviv dikabarkan menyiapkan permintaan kompensasi berupa sistem persenjataan canggih yang sebelumnya tidak disetujui Washington.
Persetujuan itu tertuang dalam dokumen pemberitahuan kepada Kongres AS. Selain 48 unit F-35, paket penjualan mencakup 49 mesin Pratt & Whitney F135-PW-100, peralatan kriptografi, dukungan peperangan elektronik, serta paket pelatihan dan logistik.
Menurut laporan situs berita Walla yang berbasis di Israel, Tel Aviv akan berupaya membeli sistem persenjataan canggih yang sebelumnya tidak disetujui pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Permintaan itu disebut mencakup senjata berbasis antariksa, kemampuan intersepsi pesawat, serta perluasan pengembangan dan produksi sistem pencegat oleh Israel.
Isi Paket Penjualan dan Nilai Transaksi
Dokumen pemberitahuan kepada Kongres menyebut nilai paket mencapai USD24,3 miliar. Angka itu mencakup puluhan pesawat tempur beserta seluruh perangkat pendukungnya.
Jika terealisasi, Arab Saudi akan menjadi negara Arab pertama yang memiliki jet tempur F-35. Saat ini Israel merupakan satu-satunya operator pesawat tersebut di kawasan Timur Tengah.
Status eksklusif itu menjadi salah satu pilar keunggulan militer kualitatif Israel yang lama dijaga Washington. Perubahan kebijakan ini memicu kekhawatiran di Tel Aviv soal pergeseran keseimbangan kekuatan udara regional.
Apa yang Diminta Israel sebagai Kompensasi
Laporan Walla, yang dikutip Middle East Monitor, menyebutkan salah satu item dalam daftar permintaan Israel adalah amunisi penghancur bunker dan sistem bawah tanah yang mampu beroperasi jauh di dalam pegunungan berbatu.
Permintaan lain mencakup senjata berbasis antariksa dan kemampuan intersepsi pesawat. Israel juga mendorong perluasan pengembangan serta produksi sistem pencegat buatan sendiri.
Sejumlah item dalam daftar tersebut diklaim belum pernah mendapat persetujuan dari pemerintahan Trump pada periode sebelumnya. Belum ada konfirmasi resmi dari Gedung Putih maupun Kementerian Pertahanan Israel soal isi permintaan itu.
Posisi Arab Saudi dan Proses di Kongres
Arab Saudi belum memberikan pernyataan resmi soal persetujuan tersebut. Pemberitahuan ke Kongres merupakan tahap awal prosedur penjualan militer luar negeri AS, dan legislator masih memiliki ruang untuk menolak atau mengubah paket.
Beberapa anggota Kongres dari kedua partai selama ini menolak penjualan senjata tertentu ke Riyadh. Penolakan itu berkaitan dengan operasi militer Saudi di Yaman dan catatan hak asasi manusia.
Pemerintahan Trump menempatkan Arab Saudi sebagai mitra strategis utama di Teluk. Penjualan F-35 dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat aliansi itu di tengah persaingan dengan China dan Rusia di kawasan.
Dampak ke Keseimbangan Militer Timur Tengah
Bagi Israel, kepemilikan F-35 oleh Arab Saudi mengubah asumsi yang mendasari doktrin keunggulan militer kualitatifnya. Doktrin itu menjadi dasar kebijakan AS menjaga keunggulan teknologi militer Israel atas negara-negara tetangga.
Tel Aviv menuntut jaminan bahwa keunggulan tersebut tetap terjaga. Permintaan kompensasi senjata canggih dibaca sebagai syarat tidak resmi agar Israel tidak menghalangi proses penjualan di Kongres.
Negara lain di kawasan, termasuk Uni Emirat Arab, sebelumnya juga mengajukan permintaan serupa untuk membeli F-35. Permintaan itu belum terealisasi hingga kini.
Yang Ditunggu Selanjutnya
Proses di Kongres akan menentukan apakah paket senilai USD24,3 miliar itu lolos utuh, dipotong, atau ditolak. Jumlah unit F-35 yang disetujui bisa berubah dalam pembahasan legislatif.
Respons resmi Israel dan Arab Saudi atas perkembangan ini masih ditunggu. Begitu pula kepastian apakah Washington akan menyetujui item-item baru dalam daftar permintaan kompensasi Tel Aviv.