JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) tengah melakukan studi kelayakan terkait rencana pengembangan jaringan jalur kereta api di wilayah Sumatra, Kalimantan, hingga Bali.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengutarakan bahwa perluasan moda perkeretaapian di tiga wilayah tersebut masuk dalam daftar prioritas pemerintah. Proses pengkajian dilaksanakan sebagai rangkaian dari penyusunan cetak biru jaringan perkeretaapian nasional.
"Presiden memerintahkan kami tiga wilayah,satu adalah Sumatra, kami sedang kerjakan Sumatra juga DED-nya, kemudian yang kedua Kalimantan, yang ketiga Bali," kata Bobby ditemui usai Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Bobby menyebutkan bahwa pihak pemerintah sampai saat ini belum menetapkan kawasan mana yang bakal dieksekusi lebih awal dalam tahap konstruksi. Penetapan urutan tersebut sangat bergantung pada hasil kajian teknis serta tingkat kesiapan dari tiap-tiap daerah.
Salah satu aspek krusial yang tengah ditimbang yakni pembebasan lahan, mengingat kesiapan area akan menentukan kecepatan penyelesaian proyek usai rute resmi ditetapkan.
"Nanti kami lihat. Kan kalau yang namanya pembangunan jalur kereta baru ini banyak faktor-faktornya, terutama juga faktor pembebasan lahannya," ujarnya.
Pemerintah dipastikan memberi prioritas pada daerah yang paling siap secara teknis. Langkah tersebut ditempuh agar pengerjaan fisik proyek dapat langsung digulirkan begitu fase perencanaan tuntas.
Bobby menambahkan, perluasan alur perkeretaapian ini ditujukan guna memperlancar mobilitas penumpang sekaligus efisiensi arus distribusi barang.
Meski tiga pulau itu telah disepakati sebagai sasaran utama, pemerintah belum menentukan proyek mana yang dieksekusi lebih dulu lantaran masih menunggu pematangan hasil riset.
"Surprise nanti mana yang akan kami selesaikan yang paling duluan," katanya.
Peluang investasi dibuka
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan ruang bagi pihak luar melalui penawaran skema investasi pengembangan jaringan perkeretaapian nasional. Kesempatan tersebut terbuka lebar bagi jajaran investor domestik maupun asing.
Pemerintah mendorong masuknya permodalan terutama pada rute-rute penopang angkutan logistik, termasuk jalur kereta di Sumatra hingga Kalimantan.
"Kalau ada negara lain yang berminat, kami sangat dengan senang hati dan terbuka," kata Dudy ditemui usai peluncuran sistem Electronic Traffic Law Enforcement Hub, ETLE Hub, di Jakarta, Senin (10/8).
Menurut Dudy, penggarapan lintasan kereta ini difokuskan pada koridor yang memberi dampak nilai tambah ekonomi bagi daerah yang dilalui. Langkah ini juga diharapkan mampu memicu konektivitas logistik serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah terus mematangkan penetapan rute bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dudy menjelaskan bahwa studi tersebut menimbang bermacam variabel, mulai dari potensi ekonomi kawasan, tingkat kebutuhan moda transportasi, hingga peta rencana pemekaran wilayah.
Selain itu, pemerintah juga sedang mengkaji peluang pengintegrasian alur kereta menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Nanti kami lihat," katanya.
Dudy melanjutkan, nilai kebutuhan anggaran investasi belum dapat dikalkulasikan secara pasti. Angkanya akan disesuaikan dengan total panjang jalur, jenis armada kereta, karakteristik medan lintasan, serta kebutuhan teknis operasional lainnya.
Dengan demikian, proyek Trans Kalimantan hingga Bali belum memasuki fase fisik konstruksi. Pemerintah masih merumuskan pemetaan rute, ketersediaan lahan, urutan prioritas, hingga kalkulasi kebutuhan modal lewat kajian yang sedang berjalan.
